DZULFAHIRA, DZULFAHIRA (2025) Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Tindak Kekerasan Anak Di Kota Makassar = Implementation of the Duties of the Women's Empowerment and Child Protection Service Against Violence Against Children in Makassar City. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
B021211019-FtXJBlpTC8eYzkuU-20250808132153.jpeg
Download (438kB) | Preview
B021211019-1-2.pdf
Download (300kB)
B021211019-dp.pdf
Download (143kB)
B021211019-fullll.pdf
Restricted to Repository staff only until 2 July 2027.
Download (990kB)
Abstract (Abstrak)
DZULFAHIRA (B021211019). Pelaksanaan Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan perlindungan Anak Terhadap Tindak kekerasan Anak Di Kota Makassar. Dibimbing oleh Eka Merdekawati Djafar sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Tindak kekerasan terhadap anak merupakan persoalan sosial dan hukum yang kompleks serta memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Di Kota Makassar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan dalam menjalankan tugas perlindungan anak melalui kebijakan, program, dan layanan yang mendukung pemenuhan hak anak. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan upaya perlindungan tersebut. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar dan mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui penelitian lapangan dan literatur kepustakaan.Hasil: penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, pelaksanaan tugas DP3A Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan: (1) Efektivitas Mekanisme Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Anak. Meskipun DP3A Kota Makassar telah menyediakan berbagai saluran pelaporan (hotline, media sosial, dan laporan langsung), tantangan masih ada dalam hal partisipasi masyarakat dan keberhasilan verifikasi laporan yang diterima; (2) faktor penghambat pelaksanaan tugas DP3A meliputi: kurangnya sumber daya manusia profesional, minimnya fasilitas pendukung seperti rumah aman dan layanan rehabilitasi, serta rendahnya kesadaran hukum Masyarakat. Kesimpulan: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak perlu meningkatan kapasitas petugas, edukasi hukum kepada masyarakat, dan penguatan jejaring kerja lintas sektor guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas DP3A dalam memberikan perlindungan anak di Kota Makassar. Kata Kunci : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; kekerasan terhadap anak; Kota Makassar.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; kekerasan terhadap anak; Kota Makassar. |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
| Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
| Date Deposited: | 27 Nov 2025 06:58 |
| Last Modified: | 27 Nov 2025 06:58 |
| URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/51008 |
