TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR (STUDI KASUS PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR)

Nis’il Mustamirah Awalia (B12115020) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dengan Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (Studi Kasus Pemilihan Walikota Makassar)”. Dibawah bimbingan Syamsul Bachri sebagai Pembimbing I dan Muh. Zulfan Hakim sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara beserta ratio legis Putusan Panwaslu Kota Makassar setara dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum normatif, dengan menggunakan pendekatan preskripsi analisis. Data yang diperoleh melalui penelitian ini, diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) melalui buku-buku, dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan; dan wawancara dengan pihak-pihak terkait atau berkompeten.
Adapun hasil penelitian ini, yaitu bahwa penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018/PTTUN Mks bahwa Hakim kurang mengelaborasi hal-hal yang seharusnya termuat dalam suatu keputusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Sementara dalam hal ratio legis kedudukan Putusan Panwaslu
setara dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa tata usaha negara pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, itu sebenarnya dua hal yang berbeda sehingga tidak bisa disetarakan karena Putusan Panwaslu adalah Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan semu (Quasi Rechtspraak), sementara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Putusan yang dikeluarkan oleh lembaga yudikatif.
Kata Kunci: Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pilkada Kota Makassar.