” Analisis Kewenangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kota Makassar) = Analysis of the Authority of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in Preventing Corruption in Government Procurement of Goods and Services (Case Study of the Makassar City Inspectorate)

ABSTRAK KHOFIFAH (B021181023), ” Analisis Kewenangan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kota Makassar)”. Dibawah bimbingan Hamzah Halim, sebagai pembimbing utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, selaku pembimbing pendamping. Aparat Pengawas Internal Pemerintah memiliki peran penting dalam pencegaan tindak pidana korupsi, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa. Serta kewenangan Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kewenangan aparat pengawasan internal pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian empiris, berlokasi di Inspektorat Kota Makassar, data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Inspektorat serta analisis bahan hukum dengan cara perskriptif empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Pelaksanaan pengawasan oleh Apip telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 . Namun dalam penerapannya masih terdapat beberapa faktor penghambat. (2) Faktor penghambat dalam implementasi pelaksanaan pengawasan oleh APIP dalam pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah masih menghadapi berbagai faktor seperti faktor penegakan hukum, faktor sarana dan faslitas, faktor hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan oleh APIP telah berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meskipun masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan oleh APIP. Kata Kunci: APIP; Kewenangan; Pengawasan; Pencegahan Korupsi.