Analisis Yuridis Pembatalan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS) = Legal Analysis of the Cancellation of Dishonorable Discharges of Police Officers Who Abuse Drugs (Study of Decision Number: 48/G/2022/PTUN.MKS).

Analisis Yuridis Pembatalan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri Yang Menyalahgunakan Narkoba (Studi Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS). Dibimbing oleh Fajlurrahman sebagai Pembimbing. Latar belakang: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterlibatan anggota Polri dalam penyalahgunaan narkoba yang merusak integritas institusi, sehingga dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Namun, beberapa keputusan PTDH dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena dianggap melanggar prosedur hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemberhentian anggota Polri yang menjadi terpidana dalam kasus penyalahgunaan narkoba serta menelaah pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pembatalan PTDH sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor: 48/G/2022/PTUN.MKS. Metode: penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian anggota Polri dalam kasus tersebut pada dasarnya telah berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam putusan tersebut, hakim menilai bahwa prosedur dan substansi penerbitan keputusan PTDH tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas persamaan dalam AUPB. Pertimbangan hakim mencakup, dapat atau tidaknya objek sengketa tersebut dijadikan objek sengketa, Kepentingan Penggugat, tenggang waktu pengajuan gugatan, aspek kewenangan, serta prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kesimpulan: perlunya penegakan prosedur yang lebih ketat dan transparan dalam pemberhentian anggota Polri agar tidak menimbulkan sengketa hukum, serta pentingnya pertimbangan hukum yang berkeadilan guna menjamin perlindungan hak asasi dan kepastian hukum. Kata Kunci : Anggota Polri, Penyalahgunaan Narkoba, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.