IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELINTAS BATAS ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA MALAYSIA DI SEBATIK = IMPLEMENTATION OF LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL BORDER CROSSING IN THE INDONESIA-MALAYSIA BORDER AREA IN SEBATIK

ROZIMAH ARNIANA (B012232010). Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelintas Batas Ilegal Di Wilayah Perbatasan Indonesia Malaysia Di Sebatik. Dibimbing oleh Syamsuddin Muhammad Noor sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan dengan fakta yang terjadi, yang mana terhadap pelintas batas wilayah negara telah diatur peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa setiap orang yang keluar atau masuk wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan juga wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi. Namun, pada kenyataanya yang terjadi di Sebatik masih banyaknya para pelintas batas yang melintasi batas negara tidak melalui pemeriksaan imigrasi dan tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan modus atau motif pelintas batas ilegal dalam melintasi batas wilayah perbatasan dan untuk menganalisis dan mengukur efektivitas penegakan hukum terhadap pelintas batas ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik. Metode: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dimana penelitian dilakukan dengan mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat penelitian dan menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku di masyarakat melalui pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Adapun lokasi penelitian yaitu Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan, dengan sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif analitis. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Modus atau motif yang sering digunakan oleh pelintas batas ilegal dalam melintasi batas wilayah perbatasan Indonesia Malaysia di Sebatik yaitu dengan menggunakan alasan ekonomi, sosial budaya, bahkan alasan politik; (2) Penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat TNI Aji Kuning dan Imigrasi Kelas II Nunukan, yaitu dilaksanakan dengan dua cara yakni penegakan hukum secara preventif dan represif. Ada sejumlah tindakan preventif yang dapat dilakukan, yakni diantaranya adalah melaksanakan operasi intelijen dan pengamatan serta melaksanakan patroli. Sedangkan penegakan hukum secara represif adalah dengan memberikan tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi terhadap pelaku pelintas batas ilegal. Kesimpulan: Modus atau motif yang sering digunakan oleh pelintas batas ilegal yaitu motif ekonomi, sosial budaya dan motif politik. Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh para aparat yaitu penegakan hukum secara preventif dan represif.