EKSISTENSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA BIDANG OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA = EKSISTENCY OF STATE OFFICER INVESTIGATORS ON MEDICINE AND FOOD CRIMES IN JAYAPURA

CHRISTIAN GIDNO PIOH (B012231028), eksistensi penyidik pegawai negeri sipil terhadap perkara tindak pidana bidang obat dan makanan di jayapura, dibimbing oleh WIWIE HERYANI sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Kesehatan masyarakat merupakan hak asasi manusia yang harus dijaga, termasuk melalui pengawasan obat dan makanan. Namun, peredaran obat dan makanan ilegal masih marak, sehingga diperlukan peran aktif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jayapura dalam penegakan hukum. Tujuan: Menganalisis eksistensi dan kendala PPNS BBPOM Jayapura dalam penegakan hukum tindak pidana obat dan makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara dengan narasumber terkait. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS BBPOM Jayapura telah menangani 13 perkara dalam tiga tahun terakhir, namun efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan kewenangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Selain itu, regulasi yang lemah, seperti ketiadaan ketentuan penahanan dalam UU Kesehatan, serta resistensi dari pelaku usaha dan masyarakat, menjadi tantangan utama. Kendala internal meliputi keterbatasan sarana prasarana, regulasi teknis yang lemah, dan jumlah PPNS yang tidak memadai. Sementara itu, kendala eksternal berupa koordinasi dengan instansi lain, resistensi masyarakat dan peran media yang kurang mendukung. Kesimpulan: Eksistensi PPNS BBPOM Jayapura sangat vital dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan, namun diperlukan peningkatan kewenangan, sumber daya, dan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Rekomendasi penelitian ini mencakup penyempurnaan regulasi, penambahan jumlah penyidik, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui edukasi yang lebih intensif. Kata Kunci: PPNS, BBPOM, Tindak Pidana Obat dan Makanan