Tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual melalui fasilitas materiil = he State’s Responsibility in the Psychological Recovery of Child Victims of Sexual Violence through Material Facilitie

Fenomena yang terjadi saat ini adalah begitu banyak jumlah kekerasan seksual yang terjadi pada anak yang seharusnya dilindungi oleh negara sejak dalam kandungan. Tetapi, fakta yang terjadi mayoritas korban kekerasan seksual dilakukan oleh keluarga terdekatnya, sedangkan secara konstitusi, keluarga wajib menjaga dan menghormati seorang anak. Untuk pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual tentunya membutuhkan rehabilitas fasilitas materiil yang disediakan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan di dalam Undang- Undang, anak wajib mendapatkan haknya sebagai korban kekerasan seksual. Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya korban kekerasan seksual lebih cepat pulih dari gangguan psikologisnya. Untuk itu isu hukum dalam tesis ini adalah apakah ada kesenjangan antara fenomena yang terjadi dengan Undang-Undang yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengkaji tanggung jawab negara dalam pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual, dan menganalisis bentuk- bentuk respon keluarga korban dalam pendampingan pemulihan psikologis anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada fenomena tentang kekerasan seksual terhadap anak dalam kaitannya dengan pemenuhan hak yang sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) (selanjutnya disingkat UURI PA 2014). Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, wajib mendapatkan hak nya sebagai korban sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan instansi terkait. Tanggung jawab negara telah memberikan penanganan dan pelayanan sesuai dengan konstitusi yang disebut fasilitas materiil. Negara mengeluarkan salah satu kebijakan upaya dalam perlindungan anak pada Pasal 1 Ayat (10) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Anak, dengan membentuk suatu pusat pelayanan bagi perempuan dan anak yang disebut dengan Unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) Makassar. Lembaga tersebut efektif bagi korban dalam penanganan pemulihan psikologisnya. Kemudian Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang berada di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar juga menjadi salah satu lembaga negara sebagai wadah untuk penanganan pemulihan psikologis korban.