Urgensi Perluasan Makna Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi = The Urgency of Expanding the Meaning of Gratification in Corruption Crimes

MUHAMMAD ARFAN ALQADRI (B012222065), Urgensi perluasan makna gratifikasi dalam tindak pidana korupsi. Dibimbing oleh M.Said Karim sebagai pembimbing. Latar Belakang: Makna gratifikasi yang ada dalam undang-undang belum mampu memenuhi kriteria modus gratifikasi yang berkembang sehingga menimbulkan celah hukum. Untuk menutup celah hukum tersebut maka perlu untuk dilakukan perluasan makna gratifikasi dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengefektifkan proses pencegahan dan pemberantasan gratifikasi agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman. Metode: Tipe penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teori dan pendekatan kasus, lokasi penelitian ini ialah Kejaksaan, Kepolisian, KPK dan Pengadilan Negeri. Sumber data berasal dari para penegak hukum kejaksaan, kepolisian, KPK, dan Hakim dalam Pengadilan Negeri. Analisis Data yang berhasil dikumpulkan akan dipahami secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) gratifikasi layanan seksual dan gratifikasi tidak langsung kepada pegawai negeri saat ini belum dapat dipidana sehingga perlu dilakukan perluasan makna gratifikasi dengan menambah frasa dan subjek dalam undang-undang tindak pidana korupsi. selain itu dapat pula hakim dalam memutuskan memperluas makna dengan metode ekstensif yaitu dengan memperluas definisi gratifikasi sesuai dengan harapan masyarakat. (2) Dampak perluasan makna gratifikasi dapat membantu penegak hukum dalam mencegah dan memberantas gratifikasi, selain itu penegak hukum dapat mengidentifikasi jenis gratifikasi dengan lebih fleksibel. Kesimpulan: Perluasan makna gratifikasi dianggap perlu untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan gratifikasi yang lebih fleksibel dan responsif guna menutup celah hukum yang timbul seiring dengan perkembangan zaman.