EFEKTIVITAS PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN DALAM PENELUSURAN ASET PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI = Effectiveness of the Role of Prosecutor's Intelligence in Asset Tracing in Corruption

ABSTRAK Ryan Jaya Putra Pratama (B012222050) dengan judul Efektivitas Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Penelusuran Aset Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi di bawah bimbingan Aswanto dan Syamsuddin Muchtar. Penelitian ini menganalisis implementasi penelusuran aset oleh Intelijen Kejaksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan menganalisis efektivitas penelusuran aset oleh Intelijen Kejaksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data terdiri dari data primer dan data, serta dianalisis secara deksriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Implementasi penelusuran aset oleh Intelijen Kejaksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dimulai dari tahap telaah rencana operasi intelijen, kemudian pelaksanaan dengan menghimpun bahan, data, dan informasi berkaitan dengan aset pelaku. Hasil operasi intelijen akan digunakan oleh pimpinan dan diteruskan kepada Pidana Khusus untuk melakukan serangkaian tindakan yang dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara. Operasi intelijen dipengaruhi oleh beberapa kendala diantaranya keterlibatan orang berpengaruh dan punya jaringan, SDM terbatas, anggaran terbatas, wilayah hukum yang luas dan sebagian personel yang tidak memiliki kemampuan dasar intelijen, dan 2) Efektivitas penelusuran aset oleh Intelijen Kejaksaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya faktor aparat penegak hukum, sarana dan faktor fasilitas dan faktor masyarakat. Setiap faktor, baik koordinasi, jaringan lintas lembaga, SDM, anggaran, data awal, maupun dukungan dari Dukcapil, saling mendukung untuk memastikan bahwa penelusuran aset berjalan lancar dan sesuai prosedur. Optimalisasi faktor dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara dengan optimal.