IMPLEMENTASI HAK UNTUK DILUPAKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR = IMPLEMENTATION OF THE RIGHT TO BE FORGOTTEN THROUGH THE MAKASSAR DISTRICT COURT

Andi Lady Febriya Asty Maharaja (B012222004). IMPLEMENTASI HAK UNTUK DILUPAKAN MELALUI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR. Dibimbing oleh Judhariksawan sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hakim terhadap Hak untuk Dilupakan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU ITE dan bagaimana implementasinya di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hak ini dalam praktik peradilan, termasuk kendala hukum dan teknis yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara terkait penghapusan informasi pribadi dari ruang digital. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi relevansi Hak untuk Dilupakan dalam konteks perlindungan data pribadi dan hak asasi manusia di Indonesia, serta merumuskan rekomendasi bagi lembaga peradilan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hak ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak untuk Dilupakan, seperti UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan dengan hakim di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A untuk memperoleh perspektif empiris mengenai pemahaman dan implementasi hak ini dalam praktik peradilan. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif untuk mengidentifikasi pola pemahaman hakim, kendala yang dihadapi, serta alternatif solusi dalam menerapkan Hak untuk Dilupakan secara lebih efektif di sistem peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hakim terhadap Hak untuk Dilupakan masih beragam, dengan sebagian besar mengakui pentingnya hak ini dalam perlindungan data pribadi, tetapi menghadapi kendala dalam implementasinya. Sebanyak 50% hakim setuju bahwa Pasal 26 UU ITE memiliki hubungan erat dengan UU Perlindungan Data Pribadi, sementara 26,7% masih tidak setuju dengan keterkaitan tersebut. Selain itu, 43,3% hakim setuju dan 26,7% sangat setuju bahwa Hak untuk Dilupakan merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan 30% lainnya tidak sependapat. Kendala utama dalam implementasi hak ini meliputi kurangnya pedoman teknis yang jelas, ketidakpastian hukum dalam menafsirkan regulasi yang ada, serta keterbatasan mekanisme penghapusan data secara efektif di sistem peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyusunan pedoman teknis yang lebih rinci serta peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan dan diskusi dengan pakar hukum digital guna memastikan penerapan Hak untuk Dilupakan berjalan secara efektif dan adil.