Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Yang Menyerang Nama Baik Seseorang Melalui Media Elektronik = Criminal Responsibility Of Press Companies That Attack A Person's Good Name Through Electronic Media

Syarifuddin Rauf (B012 221073) Judul “Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers yang Menyerang Nama Baik Seseorang Melalui Media Elektronik” (dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana). Latar Belakang: Pertanggungjawaban pidana terhadap pers yang melakukan delik pencemaran nama baik melalui media social masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh perlindungan terhadap hak kemerdekaan pers serta banyaknya Lembaga pers yang tidak terdaftar di dewan pers. Lembaga-lembaga ini sering kali menyebarkan berita bohong yang merugikan individu, tanpa memiliki struktur yang jelas seperti pemimpin redaksi yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku, sehingga penting untuk mengkaji mekanisme pertanggungjawaban pidana terhadap pers, khususnya di era digital. Tujuan: untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan pada Perusahaan pers dan mekanisme hukum yang relevan dalam menanganinya. Metode: Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menelaah praktik-praktik pertanggungjawaban pidana perusahaan pers di Indonesia. Hasil: (1). pertanggungjawaban pidana Perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik, dengan konsep mutlak (strict liability) didasarkan pada prinsip bahwa suatu perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum tanpa perlu membuktikan adanya unsur kesalahan (mens rea). Sedangkan dengan konsep pengganti (vicarious liability) memungkinkan perusahaan pers dimintai tanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu di bawah pengawasannya. (2). Mekanisme pertanggungjawaban pidana Perusahaan pers yang menyerang nama baik seseorang melalui media elektronik, perusahaan pers dapat dimintai pertanggungjawaban pidana baik melalui pendekatan individu (penanggung jawab redaksi atau wartawan) maupun korporasi secara keseluruhan. Kesimpulan: Namun, terdapat kendala dalam implementasi hukum, termasuk perlindungan yang berlebihan terhadap kebebasan pers, lemahnya pengawasan terhadap media ilegal, dan penggunaan hak imunitas pers secara tidak semestinya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penyeimbangan antara kebebasan pers dan perlindungan hak individu. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perusahaan Pers, Pencemaran Nama Baik, Media Elektronik.