ANALISIS KEPUTUSAN HAKIM MENETAPKAN PELAKU DAN PENYERTAAN TINDAK PIDANA KURUPSI BERDASARKAN KEUNTUNGAN ERBESAR DAN RELASI KUASA = Analysis of Judges Decisions in Determining Perpetrators and Complity in Curroption Crimes Based on Maximum Profit and Power Relations

Mutaharrik Pallimae Yusuf (B012211110) “Analisis Keputusan Hakim Menetapkan Pelaku Dan Penyertaan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Keuntungan Terbesar Dan Relasi Kuasa Dibimbing oleh Hijrah Adhyanti Mirzana Latar Belakang: Penyertaan dalam tindak pidana korupsi melibatkan sejumlah pelaku dengan tingkat kewenangan berbeda, sehingga pemberlakuan tanggung jawab pidana harus proporsional dan adil. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan manganalisis perolehan keuntungan terbesar dan jabatan yang lebih tinggi menjadi dasar pertimbangan hakim menetapkan pelaku dan penyertaan dalam kasus tindak pidana korupsi dan manganalisis penetapan pelaku dan penyertaan dalam kasus tindak pidana korupsi berdasarkan keuntungan terbesar dan jabatan yang lebih tinggi dapat menjamin prinsip keadilan. Metode: penelitian yang digunakan adalah metode normatif dan pendekatan perundang-undangan dengan fokus pada data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif. Hasil: Temuan menunjukkan bahwa (1) pimpinan dengan kewenangan dominan umumnya dikualifikasi sebagai pelaku utama dan ditempatkan pada kategori kesalahan "tinggi", sedangkan bawahan tergolong "rendah"; (2) meski hakim mengikuti enam tahap PERMA secara formil, rentang penjara dan denda kerap dipangkas di bawah batas minimum tanpa alasan luar biasa; (3) ketidakterukuran indikator kontribusi faktual dan mens rea kolektif menjadi sumber utama disparitas. Kesimpulan: Kerangka PERMA efektif sebagai pedoman dasar, namun membutuhkan pedoman teknis dan pendidikan berkelanjutan agar hakim mampu mengkalibrasi peran pelaku secara terukur dan transparan. Penyempurnaan ini krusial untuk memastikan sanksi pidana selaras dengan tingkat keterlibatan, sekaligus menegakkan prinsip keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi.