PERLINDUNGAN HUKUM UMKM SEBAGAI DEBITOR DALAM KEBIJAKAN REKSTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN = Legal Protection of MSMEs as Debtors in Banking Credit Restructuring Policies.

Latar Belakang: Penelitian ini membahas kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh bank BNI untuk membantu UMKM menghadapi kesulitan keuangan. Kebijakan ini meliputi perpanjangan tenor, penurunan suku bunga, penundaan pembayaran, serta berbagai bentuk restrukturisasi lain seperti pengurangan tunggakan dan konversi kredit. Data keuangan menunjukkan peningkatan kinerja bank dengan penurunan rasio kredit bermasalahdan peningkatan laba bersih dari 2019 hingga 2024. Jumlah kredit restrukturisasi sempat melonjak saat pandemi dan menurun seiring pemulihan ekonomi. Tujuan penelitian (1)Untuk Memperjelas perlindungan hukum Debitor di masa pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan jika tidak memuat klausul keadaan memaksa (force majeure atau overmach. (2) Untuk Memperjelas pemberian kebijakan berupa keringanan kepada nasabah debitor di masa pemulihan pandemi COVID-19 jika di dalam perjanjian kredit perbankan tidak dimuat klausul keadaan memaksa (force majeure atau overmacht). Metode Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum Normatif dengan lokasi penelitian di kantor wilayah cabang bank bni. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank. sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Teori yang digunakan meliputi teori perlindungan hukum dan teori perjanjian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi kredit di Bank BNI. mencakup skema perpanjangan tenor, penurunan suku bunga, serta penundaan pembayaran pokok dan bunga. Kesimpulan (1)Debitur mendapatkan Perjanjian Hukum jika di dalam Perjanjian Kredit Perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa.(2)Debitur mendapatkan kebijakan berupa keringanan jika dalam perjanjian kredit perbankan tidak memuat klausul keadaan memaksa