Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga pada Web Cookie = Legal Protection of Personal Data Against its Use by Third Parties of Web Cookies

SAFWAH ANNISA (B012211079). Perlindungan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi oleh Pihak Ketiga pada Web Cookie. Dibimbing oleh Juajir Sumardi sebagai Pembimbing Utama dan Maskun sebagai Pembimbing Pendamping. Latar Belakang: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi yang diproses melalui web cookie pihak ketiga, dilatarbelakangi oleh masifnya penggunaan cookie sebagai instrumen pengawasan komersial yang mengancam hak atas privasi. Praktik ini seringkali terjadi tanpa persetujuan yang sah dari pengguna sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip persetujuan (consent) dan pertanggungjawaban hukum pemrosesan data pribadi melalui web cookie menurut UU PDP. Metode: menggunakan metode normatif melalui pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian: penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan prinsip persetujuan pada web cookie belum efektif. Terdapat beberapa penyebab ketidakefektifan UU PDP dalam pelindungan data pada penggunaan web cookie, definisi data pribadi yang hanya secara implisit mengatur cookie sebagai data pribadi, ketiadaan pengaturan teknis, banyak situs web yang masih menggunakan desain manipulatif (dark patterns) padahal penggunaan desain ini membuat persetujuan yang didapatkan menjadi tidak sah, serta belum terbentuknya lembaga otoritas PDP yang dapat mengawasi aktifitas Pengendali Data dan Pihak Ketiga (2) secara normatif, pertanggungjawaban hukum telah dialokasikan secara proporsional antara pengelola situs web sebagai Pengendali Data yang memegang tanggung jawab utama, dengan pihak ketiga sebagai Prosesor atau Pengendali Data Bersama. Namun, penegakan pertanggungjawaban ini menjadi kompleks akibat sifat buram ekosistem periklanan digital dan tantangan yurisdiksi lintas batas antar negara. Kesimpulan: pengaturan web cookie berdasarkan UU PDP belum berjalan efektif dikarenakan definisi data pribadi tidak secara eksplisit memasukkan cookie sebagai jenis data pribadi, masih banyak situs web yang menggunakan dark patterns, dan kekosongan peraturan teknis yang melemahkan pelindungan data pengguna web. Secara normatif, proporsi pertanggungjawaban antar para pihak dalam web cookie telah proporsional dalam UU PDP, namun terdapat tantangan dari berbagai sektor untuk penegakannya.