IMPLEMENTASI RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL = IMPLEMENTATION OF RESTITUTION AS LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF REVENGE PORN IN SEXUAL VIOLENCE CRIMES

Latar belakang dari penelitian ini berdasarkan dari fenomena pornografi balas dendam yang semakin marak seiring perkembangan teknologi digital dan media sosial, yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran regulasi di Indonesia dalam menangani kasus pornografi balas dendam sebagai bentuk kekerasan seksual, serta mengkaji efektivitas pemberian restitusi sebagai bentuk pemulihan hak-hak korban dan upaya pencegahan terhadap pelaku. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara di Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar, serta data sekunder dari studi kepustakaan dan bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UURI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bersama dengan UURI No. 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, telah membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk menangani kasus pornografi balas dendam dan memberikan perlindungan menyeluruh kepada korban. Namun, pelaksanaan hak restitusi masih menghadapi kendala dalam prosedur dan implementasi di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini walaupun pengaturan hukum telah mengakui hak restitusi bagi korban, pelaksanaannya perlu ditingkatkan agar perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih optimal dan mampu menekan angka kejahatan serupa di masa depan.