Keabsahan Pejabat Negara yang Berkewarganegaraan Ganda dalam Perspektif Hak Asasi Manusia = The Legitimacy of State Officials with Dual Citizenship from a Human Rights Perspective

TAMARA MORISKA (B012211029). Keabsahan Pejabat Negara yang Bekewarganegaraan Ganda dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. Dibimbing oleh Iin Karita Sakharina dan Wiwie Heryani sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Dalam kasus yang diteliti bahwa meskipun Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda, namun masih ditemukan pejabat yang masih berkewarganegagaraan ganda. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan proses pengangkatan pejabat negara yang berkewarganegaraan ganda dan menganalisis akibat hukum terhadap kebijakan yang diambil oleh pejabat. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statu approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan (literature research) digunakan untuk pengumpulan bahan hukum. Penelitian menggunakan analisis kualitatif yang bersifat preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pejabat yang memiliki warga negara ganda, menurut hukum keabsahannya sebagai pejabat warga negara Indonesia adalah status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh pejabat ini bertentangan dengan peraturan yang ada, sehingga bisa menyebabkan kehilangan kewarganegaraan. Menurut hukum kewarganegaraan, seorang yang memperoleh kewarganegaraan lain atau memiliki paspor negara asing seharusnya berakibat pada hilangnya kewarganegaraannya sebagai WNI; (2) Kebijakan yang diambil oleh pejabat dengan kewarganegaraan ganda bisa memiliki dampak negatif terhadap integritas, loyalitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Negara perlu memiliki aturan yang tegas untuk mengatur kewarganegaraan bagi pejabat publik, guna mencegah konflik kepentingan, melindungi integritas negara, dan menjaga kepatuhan terhadap hukum. Jika kebijakan yang diambil oleh pejabat tersebut menimbulkan konflik atau melanggar hukum, maka langkah pemecatan atau pengunduran diri sering kali menjadi solusi untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik. Kesimpulan: Bahwa pengangkatan pejabat yang berkewarganegaraan ganda tidak sah serta kebijakan yang telah diambil pada masa menjabat juga tidak sah.