Politik Hukum Internasional mengenai Hasil Kesepakatan Glaslow Climate Pact dalam mengatasi Krisis Iklim Global = The International Legal Politics of the Glasgow Climate Pact Outcomes in Addressing the Global Climate Crisis

SUKRIANTO KIANTO (B012211015), “Politik Hukum Internasional mengenai Hasil Kesepakatan Glaslow Climate Pact dalam mengatasi Krisis Iklim Global”. Maskun dan Birkah Latif sebagai Pembimbing Latar Belakang: Glasgow Climate Pact, sebagai kesepakatan kolektif dalam rezim perubahan iklim, belum mampu menjawab krisis iklim global secara struktural. Konstelasi politik internasional yang pragmatis turut memperlemah semangat kolektif dan menumbuhkan pesimisme terhadap efektivitas implementasi pakta tersebut di tengah pertanggungjawaban negara pihak masih minim akibat ketidaksesuaian antara prioritas nasional dan tujuan pakta serta prinsip UNFCCC dan Perjanjian Paris. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Glasgow Climate Pact dalam merespons krisis iklim global sebagai persoalan struktural masyarakat internasional, serta mengevaluasi bentuk pertanggungjawaban dan political will negara-negara pihak dalam mengimplementasikan komitmen iklim berdasarkan kesepakatan tersebut. Metode: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang menelusuri aturan hukum, prinsip, dan doktrin hukum terkait Glasgow Climate Pact dan political will negara-negara pihak dalam menghadapi krisis iklim global. Bahan hukum sekunder dianalisis secara kualitatif normatif untuk menjawab permasalahan penelitian secara sistematis dan mendalam. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa: 1) Glasgow Climate Pact, meskipun merupakan kesepakatan kolektif penting dalam forum perubahan iklim, belum mampu menjawab krisis iklim global secara struktural. Hal ini disebabkan oleh dominasi kepentingan nasional negara-negara pihak yang lebih mengutamakan yurisdiksi dan praktik ekonomi domestik, serta konstelasi politik internasional yang cenderung pragmatis dan oportunistik. Akibatnya, muncul persepsi pesimistis terhadap efektivitas implementasi Glasgow Climate Pact dalam merespons krisis iklim sebagai kontradiksi utama zaman ini. 2). Pertanggungjawaban negara pihak dalam mengimplementasikan ketentuan Glasgow Climate Pact juga belum optimal. Sifat kesepakatan yang tidak mengikat secara hukum menyebabkan rendahnya komitmen implementatif, terutama karena negara-negara lebih memprioritaskan agenda nasional yang sering kali tidak selaras dengan prinsip-prinsip dalam UNFCCC dan Paris Agreement. Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema antara tuntutan tanggung jawab global dan kepentingan domestik masing-masing negara. Kesimpulan: Glasgow Climate Pact belum mampu mengatasi krisis iklim global secara struktural karena dominasi kepentingan nasional dan konfigurasi politik internasional yang pragmatis. Pertanggungjawaban negara pihak juga belum maksimal, mengingat sifat kesepakatan yang tidak mengikat dan ketidaksesuaian prioritas nasional dengan tujuan Glasgow Climate Pact serta prinsip-prinsip UNFCCC dan Paris Agreement.