ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 = LEGAL ANALYSIS OF RE-VOTING IN THE 2024 ELECTION OF REGENT AND DEPUTY REGENT OF JENEPONTO DISTRICT

Aswan (B012211008). ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024. Dibimbing oleh Andi Syahwiah A.Sapidin. Latar Belakang: Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada merupakan mekanisme penting untuk menjamin keadilan dan legitimasi hasil pemilu/pemilihan. Namun, pelaksanaan PSU di Kabupaten Jeneponto pada Pilkada 2024 menimbulkan persoalan hukum terkait ketidakkonsistenan KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum terhadap PSU dan konsistensi KPU dalam melaksanakan rekomendasi Bawaslu pada Pilkada Kabupaten Jeneponto Tahun 2024. Metode: Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum dengan data kualitatif dari dokumen hukum dan hasil pengawasan pemilu. Sumber bahan hukum yaitu Perundang – undangan, PKPU, Peraturan bawaslu, Putusan Mahkamah Konstitutsi (MK), dan buku serta jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan, analisis dokumen hukum, Penelusuran putusan pengadilan, analisis bahan hukum yaitu menelaah berbagai sumber hukum yang menjadi dasar dalam memahami dan menilai. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi hukum terhadap PSU belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditandai dengan hanya sebagian rekomendasi PSU dari Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh KPU; (2) Ketidakkonsistenan KPU dalam menjalankan rekomendasi PSU berdampak pada pelanggaran prinsip kepastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Kesimpulan: PSU di Kabupaten Jeneponto belum dilaksanakan secara konsisten sesuai regulasi, menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antara KPU dan Bawaslu. Rekomendasi Bawaslu seharusnya memiliki kekuatan hukum mengikat agar prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat tetap terjaga dalam pemilu.