TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN PIDANA KERJA SOSIAL DALAM KUHP BARU DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN = LEGAL REVIEW OF THE PROVISIONS ON CRIMINAL SOCIAL WORK IN THE NEW KUHP REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF THE PURPOSE OF CRIMINAL PUNISHMENT

Penelitian ini mengkaji pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru dari perspektif tujuan pemidanaan. Latar belakang penelitian ini didorong oleh kebutuhan reformasi hukum pidana di Indonesia agar lebih sesuai dengan nilai-nilai living law dan legal structure yang hidup di masyarakat. Pembaharuan hukum pidana, khususnya dengan diundangkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, menghadirkan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek. Hal ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti over kapasitas lembaga pemasyarakatan, stigmatisasi, dan dehumanisasi terhadap narapidana, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang berorientasi pada individualisasi pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan tujuan pemidanaan, serta mengkaji pedoman pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), yang berfokus pada kajian pustaka dan analisis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana kerja sosial dalam KUHP baru merupakan bentuk pemidanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pidana penjara, tetapi juga sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan sosial, membina terpidana agar menjadi individu yang lebih baik, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Pelaksanaan pidana kerja sosial diatur agar sesuai dengan profesi terpidana dan dapat dilakukan di berbagai lembaga sosial, seperti rumah sakit, panti asuhan, dan sekolah. Dengan demikian, pidana kerja sosial diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pemidanaan konvensional dan mendukung tercapainya tujuan pemidanaan yang integral yaitu berorientasi pada perbuatan dan pelaku/orang (daad daaderstrafrecht). Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam optimalisasi pelaksanaan pidana kerja sosial serta memperkaya literatur hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, pengaturan pidana kerja sosial dalam KUHP baru dinilai relevan dan sejalan dengan tujuan pemidanaan integral dan berkesesuain dengan nilai-nilai filosofis Pancasila.