ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU BERTAMBAH (Studi Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm) = JURIDICAL ANALYSIS OF CONTRIBUTION TO THE CRIME OF INTENTIONALLY CAUSING THE VOTES OF AN ELECTION PARTICIPANT TO INCREASE (Study of Verdict Number 47/Pid.Sus/2024/PN Arm)

MUHAMMAD FARID FIKRI (B011211266), ANALISIS YURIDIS TERHADAP TURUT SERTA PADA TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYEBABKAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILU BERTAMBAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 47/Pid.Sus/2024/PN Arm), Dibimbing oleh HIJRAH ADHYANTI MIRZANA. Latar Belakang: Pemidanaan terhadap para pelaku turut serta terhadap tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 532 UU Pemilu jo Pasal 55 & 56 KUHP. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pidana turut serta pada tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam pandangan hukum pidana dan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku turut serta dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm. Metode Penelitian: Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kualifikasi pada turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja menyebabkan perolehan suara peserta pemilu bertambah sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Pemilihan Umum jo Pasal 55 & 56 KUHP dikualifikasikan sebagai Delik Khusus dan Materiil, (2) Penjatuhan pidana terhadap para terdakwa dinilai kurang tepat karena tidak disertai penilaian mendalam atas peran masing-masing, namun seluruh pertimbangan hukum gugur akibat lewatnya tenggat waktu sesuai Pasal 484 ayat (1) UU Pemilu. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualifikasi turut serta dalam tindak pidana pemilu belum diatur secara spesifik dalam UU Pemilu dan penerapan hukum dalam putusan nomor 47/Pid.Sus/2024/PN Arm kurang tepat.