HAK UNTUK DILUPAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL: TINJAUAN YURIDIS DAN IMPLIKASINYA BAGI REGULASI DATA DI INDONESIA = The Right to be Forgotten from an International Law Perspective: A Juridical Review and its Implications for Data Regulation in Indonesia.

Latar belakang : Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah meningkatkan insiden pelanggaran privasi, sehingga perlindungan privasi menjadi isu krusial. Konsep "right to be forgotten" (RTBF) muncul sebagai respon atas tantangan ini, memberikan individu kendali atas informasi pribadi mereka di era digital. Latar belakang ini mendorong penelitian tentang implementasi RTBF dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia, dengan membandingkannya terhadap regulasi internasional seperti GDPR dan ECHR. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep RTBF dalam hukum internasional dan implikasinya bagi regulasi data pribadi di Indonesia. Metode : Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah studi normatif deskriptif, menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil : Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah mengatur aspek RTBF, namun implementasinya masih menghadapi tantangan. Peraturan tersebut masih memiliki kelemahan dan potensi konflik dengan hak kebebasan berekspresi dan akses informasi. Perbandingan dengan GDPR dan ECHR mengungkap perbedaan pendekatan dan kompleksitas dalam penerapan RTBF, khususnya terkait pengecualian dan batasannya. Kesimpulan : Penelitian ini menyoroti perlunya harmonisasi dan penyempurnaan regulasi di Indonesia untuk memastikan perlindungan data pribadi yang efektif tanpa mengorbankan hak-hak fundamental lainnya.