ANALISIS HUKUM PEMAKSAAN PERKAWINAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2025) = Legal Analysis of Forced Marriage as a Criminal Act of Sexual Violence (Case Study in Makassar City, 2020–2025)

Latar Belakang: Pemaksaan perkawinan merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia karena merampas hak individu untuk memilih pasangan secara bebas dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur larangan terhadap praktik ini, kenyataannya masih banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan hukum akibat tekanan sosial dan pembenaran budaya. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya perlindungan terhadap korban pemaksaan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Lokasi penelitian berada di Kota Makassar. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder serta data lapangan dari wawancara dengan pihak terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Faktor seperti perkawinan anak, perkawinan dengan mengatasnamakan budaya, perkawinan antara korban dan pelaku kekerasan seksual dan faktor penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor ini membuat banyak kasus pemaksaan perkawinan tidak terlaporkan atau sulit untuk diproses secara hukum; (2) Upaya penegakan hukum terhadap kasus pemaksaan perkawinan masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kesimpulan: Negara melalui aparat penegak hukum perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan UU TPKS serta memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar korban mendapatkan perlindungan maksimal dan haknya tidak dilanggar serta hukum harus tetap berjalan beriringan dengan perkembangan budaya.