ANALISIS PUTUSAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI (Studi Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024) = ANALYSIS OF CONDITIONAL CRIMINAL SENTENCE DECISIONS AGAINST TNI SOLDIERS WHO COMMITTED THE CRIMINAL ACT OF DESERTION (Study of Decision Number 45-K/PM.III-16/AD/V/2024)

AENI ANDI MATTOREANG (B011211131), “Analisis Putusan Pidana Bersyarat Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi (Studi Putusan No. 45-K/PM.III-16/AD/V/2024)”. Dibawah bimbingan Andi Muhammad Aswin Anas. Latar Belakang: Berdasarkan data yang dirilis oleh pusat polisi militer TNI, tercatat sepanjang tahun 2023 terdapat sekitar 1.048 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Dari banyaknya tindak pidana tersebut, salah satu tindak pidana yang menonjol ialah tindak pidana desersi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap putusan pidana bersyarat terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana desersi dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap pemidanaan bersyarat pada putusan No. 45-K/PM.III-16/AD/V/2024. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara preskriptif normatif. Hasil: (1) Putusan majelis hakim tidak selaras dengan tuntutan yang diajukan oleh oditur militer, dalam hal ini oditur militer menuntut pidana penjara selama 8 bulan namun hakim hanya menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana bersyarat berangkat dari pertimbangan non yuridis yang dalam hal ini berkaitan dengan kondisi keadaan terdakwa sebagai pengidap HIV. Kesimpulan: Penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana desersi tidak mencerminkan sebuah pembalasan serta tidak menggambarkan aspek pencegahan, serta pertimbangan hakim tidak proporsional karena cenderung menitikberatkan pertimbangannya pada aspek non yuridis dalam hal ini kondisi keadaan terdakwa sebagai aspek utama penjatuhan pidana, hal tersebut juga seakan- akan mendiskriminasi terdakwa sebagai seseorang yang mengidap penyakit HIV.