Analisis Putusan yang Dikabulkan dan Ditolak Dalam Permohonan Isbat Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19 = An Analysis of Approved and Rejected Decisions in Marriage Isbat Applications During the COVID-19 Pandemic

Latar Belakang: Permasalahan isbat nikah di masa pandemi Covid-19 menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum ideal dengan praktik di lapangan sehingga memunculkan perbedaan putusan hakim dalam dua perkara serupa. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kasus posisi dalam Putusan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.Tas dan Putusan Nomor 481/Pdt.G/2020/PA.Pal terkait permohonan isbat nikah di masa pandemi Covid-19 dan menganalisis kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif, dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Penulis menganalisis kasus posisi kedua putusan dan kesesuaian pertimbangan hukum hakim terhadap putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil: Perbedaan kasus posisi antara kedua putusan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan fakta-fakta hukum dan argumentasi hukum yang digunakan oleh masing-masing hakim. Putusan PA Tais menolak permohonan isbat nikah karena menilai tidak ada lagi halangan hukum bagi pencatatan pernikahan pada saat pernikahan dilangsungkan, sementara PA Palu mengabulkan permohonan sebagai penemuan hukum yang progresif, di mana hakim memprioritaskan perlindungan hak pihak yang rentan dan kemanfaatan hukum di tengah realitas sosial pandemi, sekalipun harus menafsirkan aturan secara lebih fleksibel. Kesesuaian pertimbangan hukum hakim dengan peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya perbedaan pendekatan. PA Tais menerapkan pendekatan yuridis formal dan mengacu secara ketat pada peraturan yang berlaku, sedangkan PA Palu menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dengan pertimbangan aspek yuridis, filosofis, hingga sosiologis. Fenomena tersebut mencerminkan bahwa dalam praktik peradilan, penafsiran hakim terhadap peraturan dapat bervariasi tergantung realitas sosial dan kebutuhan hukum masyarakat.