PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN DUNIA MAYA DI KOTA MAKASSAR = LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AS VICTIMS OF CYBERBULLYING IN MAKASSAR CITY

Andi Desy Fatriyani (B011211086), “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perundungan Dunia Maya Di Kota Makassar” Dibimbing oleh Audyna Mayasari Muin. Latar Belakang: Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi anak-anak. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah meningkatnya kasus perundungan dunia maya yang menimpa anak-anak di Kota Makassar. Korban seringkali enggan melapor akibat rasa trauma, ketakutan, dan rendahnya pemahaman terhadap hak-haknya. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE, belum terdapat ketentuan yang secara khusus mengatur bentuk perlindungan terhadap anak korban perundungan dunia maya. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perundungan dunia maya di Kota Makassar, serta menganalisis kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perundungan dunia maya di Kota Makassar. Metode: penelitian ini menggunakan metode normatif empiris dengan pendekatan perundungan-undangan, kasus, dan analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara di Polrestabes Makassar, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan Dunia Maya. Hasil: (1) bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perundungan dunia maya dilakukan preventif dan represif, walaupun telah terdapat regulasi seperti KUHP dan UU ITE, keduanya belum secara khusus mengatur bentuk perundungan dunia maya yang melibatkan anak dan tidak memuat pemberatan sanksi bagi pelaku serta korban harus mendapat perlindungan hukum yang berkelanjutan yang di jamin oleh negara. (2) Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai korban perundungan dunia maya di Indonesia masih rendah karena lemahnya pengaturan hukum yang dalam perlindungan anak sebagai korban, sulitnya pembuktian digital, serta terbatasnya pemahaman aparat penegak hukum dan sarana pendukung, oleh karena itu diperlukan reformasi hukum yang berpihak kepada anak sebagai korban. Kesimpulan: Rendahnya literasi digital serta minimnya sarana pemulihan turut memperburuk kondisi korban sehingga membutuhkan dasar hukum yang lebih berpihak pada korban anak, peningkatan kapasitas aparat, dan sinergi lintas lembaga untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif, berkeadilan dan responsif terhadap kejahatan digital.