ANALISIS YURIDIS ATAS PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH PENDERITA GANGGUAN KEPRIBADIAN EMOSIONAL (STUDI KASUS NOMOR 38/PID/2025/PT PLK) = LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL DECISION FOR PREDICTIVE MURDER BY A PERSON WITH EMOTIONAL PERSONALITY DISORDER (CASE STUDY NUMBER 38/PID/2025/PT PLK)

HAJAR NURLEALANI SUWARDI (B011211054). Analisis Yuridis atas Pemidanaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana oleh Penderita Gangguan Kepribadian Emosional (Studi Kasus 38/Pid/2025/PT.Plk). Dibimbing oleh Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Tindak pidana pembunuhan berencana oleh individu dengan gangguan kepribadian emosional menjadi topik penting dalam hukum pidana Indonesia karena sulitnya menilai kapasitas bertanggungjawab para pelaku. Kasus-kasus ini menunjukkan angka signifikan, namun belum banyak dikaji secara mendalam dalam ranah hukum. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana dan mengevaluasi penerapan hukum pidana materil oleh hakim dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh individu dengan Gangguan Kepribadian Emosional Tipe Ambang dan disabilitas intelektual. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dianalisis secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaku dengan kondisi gangguan kepribadian emosional tipe ambang (BPD) dan disabilitas intelektual pada pelaku pembunuhan berencana. Meskipun pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, kondisi kejiwaannya yang fundamental dapat mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan perencaan yang tenang. Oleh karena itu, kondisi psikologis pelaku menjadi faktor penting yang dapat mengurangi kadar kesalahan (Schuld) secara signifikan atau dapat dilakukan terlebih dahulu rehabilitasi.(2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 38/PID/2025/PT.PLK dianggap tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Hakim dinilai gagal mempertimbangkan Borderline Personality Disorder dan disabilitas intelektual terdakwa secara kumulatif, yang berdampak pada unsur perencanaan. Hal ini membuat penerapan Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) menjadi bermasalah, akibatnya, kualifikasi tindak pidana yang lebih tepat, sanksi yang proporsional, dan aspek rehabilitasi bagi terdakwa terabaikan. Kesimpulan: Akibat penerapan hukum yang kurang mempertimbangkan kondisi terdakwa, kualifikasi pelanggaran yang lebih tepat dan aspek rehabilitasi bagi penyandang disabilitas intelektual terabaikan. Putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif.