ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM PRAJURIT TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT (Studi Putusan Nomor 63-K/PM.III-16/AD/VIII/2024) = ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR TNI SOLDIERS WHO COMMITTED THE CRIMINAL ACT OF FORGERY OF LETTER (Study of Decision Number 63-K/PM.III-16/AD/VIII/2024)

ZULFATAH YASIN RAMADHAN (B011211029), “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan No. 63-K/PM.III-16/AD/VIII/2024)”. Dibawah bimbingan Amir Ilyas, sebagai pembimbing utama. Latar Belakang: Dalam proses penerimaan calon Anggota TNI dibutuhkan seorang calon prajurit yang berkompeten dan memenuhi syarat serta ketentuan yang ada pada saat proses pendaftaran, termasuk dengan menggunakan identitas asli tanpa ada surat yang dipalsukan. Hal ini untuk memastikan agar setiap calon prajurit terpilih dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yakni menjaga dan melindungi kedaulatan negara dari berbagai ancaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan Surat yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap kasus pemalsuan Surat yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI pada putusan No. 63-K/PM.III- 16/AD/VIII/2024. Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara preskriptif normatif. Hasil: (1) Pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan surat telah diatur didalam pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana pemalsuan Surat tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. (2) Hakim melakukan pertimbangan terhadap aspek yuridis dan aspek nonyuridis. Aspek yuridis yang menjadi pertimbangan hakim berupa dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Kesimpulan: Pertimbangan non-yuridis hakim meliputi keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kesimpulan, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan menurut penulis kurang tepat karena hakim hanya mempertimbangkan kepentingan militer yang dirugikan tanpa mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh orang lain.