PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG DIDAFTARKAN MELALUI MEKANISME PERNYATAAN SENDIRI = LEGAL PROTECTION FOR CONSUMER ON THE USE OF HALAL LABELS REGISTERED THROUGH THE SELF-DECLARATION MECHANISM

AHMAD HISYAM YAHYA (B011201314), dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM PENGGUNAAN LABEL HALAL YANG DIDAFTARKAN MELALUI MEKANISME PERNYATAAN SENDIRI di bawah bimbingan Marwah. Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen disediakan dalam penggunaan label halal terdaftar melalui mekanisme pernyataan sendiri oleh pelaku usaha, serta menganalisis bentuk pengawasan terhadap produk yang mengandung label halal terkait kepastian hukum bagi konsumen. Metode: Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Kota Makassar serta studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan sumber-sumber relevan lainnya. Semua data dianalisis secara deskriptif- kualitatif dengan menjelaskan situasi faktual dan normatif dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sertifikasi halal melalui mekanisme deklarasi mandiri oleh pelaku UMKM memudahkan proses memperoleh label halal, tetapi berisiko disalahgunakan jika tidak disertai pengawasan yang ketat. Banyak pelaku usaha belum memahami kewajiban untuk menyertakan label halal, dan kurangnya sosialisasi dan informasi menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan sertifikasi ini. Selain itu, pengawasan pasca-sertifikasi yang lemah telah menyebabkan munculnya kasus pelanggaran seperti penyalahgunaan label halal pada produk anggur Nabidz. (2) Badan Penjaminan Produk Halal (BPJH) sebagai lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan jaminan produk halal memiliki wewenang untuk memverifikasi, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang terjadi. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap produk yang mendeklarasikan diri sendiri masih belum berjalan optimal, sehingga tidak sepenuhnya menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen. Kesimpulan: dari studi ini adalah bahwa mekanisme sertifikasi halal melalui deklarasi mandiri oleh UMKM memang memberikan kemudahan dalam memperoleh label halal, namun implementasinya masih berisiko disalahgunakan akibat rendahnya pemahaman pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, dan pengawasan pasca-sertifikasi yang lemah. Meskipun BPJH memiliki wewenang untuk memverifikasi, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi administratif, pelaksanaannya belum berjalan optimal sehingga perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi konsumen produk berlabel halal tidak sepenuhnya terjamin