PENANGANAN PERKARA PIDANA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA KAMPANYE = The Handling of Criminal Cases by the Integrated Law Enforcement Center in the 2024 General Election During the Campaign Period


AGUNG, AGUNG (2025) PENANGANAN PERKARA PIDANA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA KAMPANYE = The Handling of Criminal Cases by the Integrated Law Enforcement Center in the 2024 General Election During the Campaign Period. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of cover]
Preview
Image (cover)
B011201310-7zA1gTcY2eBPJQ3O-20250819233232.jpg

Download (324kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B011201310-1-2.pdf

Download (545kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B011201310-dp.pdf

Download (175kB)
[thumbnail of full text] Text (full text)
B011201310-fulll.pdf
Restricted to Repository staff only until 7 August 2027.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

AGUNG (B011201310). Penanganan Perkara Pidana Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Umum pada 2024 Masa Kampanye. Dibimbing oleh Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Penegakan hukum pidana pemilu merupakan elemen krusial dalam menjaga integritas demokrasi, namun dijumpai kesenjangan antara kerangka hukum ideal Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dengan realitas implementasinya. Kesenjangan tersebut secara khusus terlihat pada penanganan perkara selama masa kampanye yang rawan pelanggaran, di mana banyak kasus tidak tuntas hingga ke pengadilan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penanganan perkara pidana pemilu pada masa kampanye oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan empiris, dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder, serta data primer yang diperoleh dari wawancara. Analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1) secara normatif, ketentuan hukum yang mengatur Gakkumdu telah menyediakan landasan prosedural yang terstruktur untuk penegakan hukum pemilu yang terkoordinasi; (2) dalam tataran implementasi, efektivitas Gakkumdu belum berjalan optimal akibat kendala limitasi waktu, kesulitan pembuktian, dan disharmoni prosedural antarlembaga.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Kampanye; Pidana Pemilu; Sentra Gakkumdu.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 17 Nov 2025 06:36
Last Modified: 17 Nov 2025 06:36
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/50768

Actions (login required)

View Item
View Item