ANALISIS PIDANA TUTUPAN DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN = ANALYSIS OF CRIMINAL COVER-UP FROM THE PERSPECTIVE OF THE PURPOSE OF PUNISHMENT

IRGHI RADJA ADITAMA BAJA (B011201080). Analisis Pidana Tutupan Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. Dibimbing oleh Syamsuddin Muchtar, sebagai pembimbing. Latar Belakang: Adanya ambiguitas mengenai pengaturan pidana tutupan dalam hukum pidana dan korelasi pidana tutupan dengan tujuan pemidanaan hukum pidana Indonesia. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pidana tutupan dan menganalisis korelasi pidana tutupan dengan tujuan pemidanaan hukum pidana Indonesia. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Jenis dan sumber bahan hukum yang dipakai yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum yang dianalisis secara kualitatif. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa (1). Pengaturan pidana tutupan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan memuat ketentuan penjatuhan pidana tutupan harus didasari tindak pidana dengan maksud yang patut dihormati, pidana tutupan tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana apabila akibat yang ditimbulkan atas pertimbangan hakim lebih tepat dijatuhi pidana penjara dan pengaturan pelaksanaan pidana tutupan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan; (2). Korelasi pidana tutupan dengan tujuan pemidanaan adalah berkaitan dengan seluruh aspek penting tujuan pemidanaan, baik tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Kesimpulan: Pengaturan pidana tutupan termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 65 ayat (1), Pasal 74, Pasal 619 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pengaturan pelaksanaan pidana tutupan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Korelasi pidana tutupan dengan tujuan pemidanaan adalah berkaitan dengan seluruh aspek penting tujuan pemidanaan, baik tujuan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.