ANALISIS HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN AKTIVITAS PERUSAHAAN CANGKANG = LEGAL ANALYSIS OF LIMITED LIABILITY COMPANIES ENGAGING IN SHELL COMPANY ACTIVITIES

Dhiyauddin El Syamil Djasari (B011191081), Analisis Hukum Badan Usaha Perseroan Terbatas yang Melakukan Aktivitas Perusahaan Cangkang. Dibimbing oleh Oky Deviany sebagai Pembimbing Utama dan Sakka Pati sebagai Pembimbing Pendamping. Latar Belakang: Prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas berpotensi dimanfaatkan untuk tujuan pelanggaran hukum, khususnya di bidang ekonomi seperti sarana pencucian uang maupun pengelakan pajak, dengan cara mengalihfungsikan perseroan terbatas yang semula didirikan secara legal menjadi perusahaan cangkang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas perusahaan cangkang yang dikategorikan sebagai pelanggaraan hukum dan mengetahui tindakan pemerintah dalam konteks penegakan hukum bagi perseroan terbatas yang melakukan aktivitas perusahaan cangkang. Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta bahan nonhukum yang diolah menggunakan analisis preskriptif. Hasil: (1) Aktivitas perusahaan cangkang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila perusahaan cangkang disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti tindak pidana pencucian uang dan pengelakan pajak; (2) Pemerintah Indonesia melakukan langkah preventif dengan cara penerbitan regulasi seperti Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, sementara langkah represif mencakup penegakan hukum dengan regulasi khusus, penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, PPATK, dan DJP, serta kerja sama internasional. Kesimpulan: Prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan terbatas berpotensi dijadikan sebagai alasan pengalihfungsian perseroan terbatas menjadi perusahaan cangkang untuk melakukan aktivitas ilegal, seperti pencucian uang dan pengelakan pajak.