PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEXTORTION DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI = Legal Protection for Children as Victims of Sextortion Crimes in Confronting the Dissemination of Pornographic Content


IMAN, MUH. NUR (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEXTORTION DALAM MENGHADAPI PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI = Legal Protection for Children as Victims of Sextortion Crimes in Confronting the Dissemination of Pornographic Content. Thesis thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.

[thumbnail of sampul]
Preview
Image (sampul)
B012232022-OvNq2xUAkYol1iZe-20250731023328.jpg

Download (296kB) | Preview
[thumbnail of bab 1-2] Text (bab 1-2)
B012232022-1-2.pdf

Download (408kB)
[thumbnail of dapus] Text (dapus)
B012232022-dp.pdf

Download (182kB)
[thumbnail of full teks] Text (full teks)
B012232022-full.pdf
Restricted to Repository staff only until 24 July 2027.

Download (2MB)

Abstract (Abstrak)

MUH. NUR IMAN (B012232022). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Sextortion Dalam Menghadapi Penyebaran Konten Pornografi. Dibimbing oleh Muji Iswanty sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Hak anak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi dijamin oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, UU Perlindungan Anak, dan UU TPKS. Namun, belum adanya regulasi khusus yang mengatur sextortion terhadap anak menyebabkan perlindungan hukum belum optimal, sehingga pemenuhan hak korban masih terhambat. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum dan mekanisme efektif dalam melindungi anak sebagai korban sextortion dari penyebaran konten pornografi dan pelanggaran privasi. Metode: Pendekatan normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder dari studi pustaka, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil : Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perlindungan hukum anak korban sextortion termasuk restitusi, rehabilitasi, dan kerahasiaan identitas sering tidak optimal karena kurangnya pemahaman korban, sehingga hak perlu diubah menjadi kewajiban negara demi efektivitas perlindungan. (2) Mekanisme perlindungan privasi yang efektif dimulai dari transformasi hak menjadi kewajiban dengan pendampingan, bantuan hukum cepat, ramah anak, dan koordinasi lembaga, termasuk kebijakan takedown. Kesimpulan: Hak anak korban yang terhambat proses panjang perlu diubah menjadi kewajiban negara melalui revisi aturan; perlindungan privasi korban sextortion harus diwujudkan melalui pendampingan dan bantuan hukum yang cepat, efektif, ramah anak, dan terkoordinasi.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Sextortion
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: - Nurhasnah
Date Deposited: 17 Nov 2025 00:56
Last Modified: 17 Nov 2025 00:56
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/50722

Actions (login required)

View Item
View Item