ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMELIHARA SATWA LANDAK JAWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 809/PID.SUS/2024/PN.DPS) = Legal Analysis of the Criminal Act of Keeping Protected Javan Porcupine Animals (Study of Decision No. 809/Pid.Sus/2024/PN.Dps)

Latar Belakang: Terdakwa diketahui memelihara empat ekor landak jawa tanpa izin resmi. Landak jawa termasuk satwa yang dilindungi berdasarkan berbagai regulasi nasional, namun dalam kasus ini, hakim menjatuhkan putusan bebas karena adanya salah satu unsur tindak pidana yang tidak terpenuhi. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi dalam hukum pidana Indonesia, serta menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi dalam putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN.DPS. Metode: Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, adapun bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta dianalisis secara preskriptif-normatif. Hasil: Penelitian ini menunjukan bahwa (1) Kualifikasi tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam kategori delik formil, delik commissionis, dan delik umum. Dalam tindak pidana memelihara satwa yang dilindungi yaitu tindak pidana yang bisa dilakukan oleh siapa saja dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang dan melakukan perbuatan yang dilarang sudah cukup untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tanpa perlu menimbulkan akibat lanjutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE (2) Penerapan hukum dalam Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps telah tepat dalam dakwaan, tuntutan dan pertimbangan hukum hakim. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990. Penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim yang membebaskan terdakwa dengan alasan tidak terpenuhinya unsur kesengajaan telah tepat dalam kasus ini. Kesimpulan: Tindak pidana memelihara satwa landak jawa di atur dalam Undang-Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA-HE, tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) dan Putusan Nomor 809/Pid.Sus/2024/PN Dps telah tepat berdasarkan fakta-fakta persidangan.