Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Mantan Istri (Studi Kasus Di Polres Soppeng) = Legal Protection for Children as Victims and Witnesses in the Crime of Premeditated Murder Against a Former Wife (Case Study at Soppeng Police Resort)

Khusnul Khatimah (B011211055). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Mantan Istri (Studi Kasus Di Polres Soppeng). Dibimbing oleh Muhadar selaku pembimbing. Latar Belakang: Dalam kasus pembunuhan berencana, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga, anak kerap menjadi saksi sekaligus korban psikologis yang terdampak langsung oleh peristiwa tragis tersebut. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan secara menyeluruh kepada anak, baik sebagai saksi yang terlibat dalam proses peradilan pidana maupun sebagai korban yang rentan mengalami trauma dan gangguan perkembangan akibat kejadian tersebut. Tujuan: Penelitian Ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berperan sebagai saksi dan korban dalam tindak pidana pembunuhan berencana terhadap mantan istri, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan tersebut, khususnya di wilayah Polres Soppeng. Metode: Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dengan pengumpulan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, dokumentasi, dan wawancara langsung. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara perspektif untuk untuk menganalisis dan menginterpretasi kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai saksi. Hasil: Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa (1) Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban atau saksi tindak pidana bertujuan menjamin hak anak secara fisik, psikis, sosial, dan hukum. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pelaksanaannya di lapangan masih belum maksimal, terutama dalam hal pendampingan dan perlakuan ramah anak selama proses peradilan. (2) Pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban dan saksi tindak pidana pembunuhan berencana di Polres Soppeng masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait peran LPSK yang belum optimal. Meskipun terdapat P2TP2A, pendampingan hanya dilakukan sekali dan belum mencakup aspek psikologis secara menyeluruh. Kurangnya koordinasi antar lembaga membuat perlindungan hukum belum efektif dan belum mampu menjamin rasa aman serta pemulihan anak selama proses hukum. Kesimpulan: Menurut penulis, perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dan saksi harus dilaksanakan secara menyeluruh dengan peran aktif LPSK, koordinasi antar lembaga, serta pendampingan hukum dan psikologis agar hak anak terpenuhi dan anak merasa aman selama proses hukum. Kata Kunci: Anak, Pembunuhan Berencana, Perlindungan Hukum.