PENGUASAAN TANAH OLEH BADAN BANK TANAH TERHADAP TANAH YANG TIDAK ADA PENGUASAAN DI ATASNYA = Land Tenure by The Land Bank Agency Of Land with No Control Over It

Latar Belakang: Pembentukan Bank Tanah yang awalnya ditujukan untuk mendukung ketersediaan tanah dan mengurangi ketimpangan justru menimbulkan masalah dalam penerapannya yang berpotensi menghidupkan kembali asas domein verklaring. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perolehan tanah oleh Bank Tanah yang berasal dari tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya yang bermuatan asas domein verklaring dan implikasi hukum pengaturan perolehan tanah oleh Bank Tanah yang berasal dari tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya terhadap UUPA. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum, serta dianalisis menggunakan teknik preskriptif-normatif. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan mengenai perolehan tanah oleh Bank Tanah yang berasal dari tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya tidak bermuatan asas domein verklaring. Namun, cara-cara perolehan tanah yang dilakukan oleh Bank Tanah yang hampir mirip dengan konsep domein verklaring, tetapi berlindung dibalik konsep penguasaan tanah oleh negara, lalu diberikan hak pengelolaan yang justru ditujukan untuk membuka peluang investasi untuk memudahkan para investor dan badan usaha asing menguasai tanah demi kepentingan suatu golongan saja. (2) Implikasi hukum pengaturan perolehan tanah oleh Bank Tanah pada tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya oleh Bank Tanah ialah terdapat konflik norma yang bertentangan terhadap Pasal 2 UUPA. Peralihan penguasaan tanah kepada negara terhadap perolehan tanah membuat penyalahgunaan penguasaan tanah dan ketidakadilan dalam pengelolaan tanah serta pengabaian terhadap hak-hak tanah masyarakat, sehingga jelas bertentangan dengan hak menguasai negara. Kesimpulan: Ciri-ciri yang mirip dengan konsep domein verklaring dalam pengaturan perolehan tanah oleh Bank Tanah menimbulkan penyimpangan terhadap hak menguasai negara, sehingga terjadi konflik norma antara PP No. 64/2021 dengan UUPA.