TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT FARMASI TIDAK MEMENUHI STANDAR KEAMANAN OLEH ANAK (Studi Kasus Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Sgm) = JUDICIAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF DISTRIBUTING PHARMACEUTICAL DRUGS THAT DO NOT MEET SAFETY STANDARDS BY CHILDREN (CASE STUDY NUMBER 15/PID.SUS-ANAK/2021/PN.SGM)

Latar Belakang: kasus yang terjadi di Sungguminasa Kabupaten Gowa, ialah pengedaran obat farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan yang dilakukan oleh anak. Diawali oleh seorang anak Rahmatullah bin Ramli terbukti dalam penggeledahan menjual obat-obatan yang tergolong obat daftar “G” jenis Trihexyphenidyl. Obat-obatan tersebut tidak mempunyai izin menjual karena anak masih berstatus pelajar bukan sebagai tenaga farmasi atau yang mendapatkan izin dan pejabat terkait untuk mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan dan diketahui obat yang dijual oleh terdakwa tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu. Tujuan: Untuk menganalisis pengaturan dan pertimbangan hakim terhadap tindak pidana mengedarkan obat farmasi tanpa memenuhi standar keamanan oleh anak. Metode Penelitian: Menggunakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpul menggunakan metode library research dan danalisis penulis. Hasil: (1) terdakwa memenuhi unsur Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan kualifikasi delik formil, biasa dan dolus. Dalam penjatuhan pidana pada Anak harus memerhatikan ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2) Pasal yang dikenakan kepada terdakwa Anak Rahmatullah Bin Ramli adalah Pasal 198 Jo 108 ayat (1). Hal ini dikarenakan tindakan terdakwa memenuhi unsur Pasal 198 dan Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kesimpulan: Anak melanggar Pasal 196 Jo 98 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Menurut penulis sebaiknya Pasal yang dikenakan adalah Pasal 198 Jo 108 ayat (1) dikarenakan tindakan terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan.