LEGALITAS TANAH WAKAF TIDAK BERSERTIFIKAT DAN MENGALAMI PERUBAHAN IKRAR WAKAF = LEGALITY OF UNCERTIFIED WAQF LAND AND CHANGES IN WAQF PLEDGE

Latar Belakang: Wakaf dalam Islam merupakan pelepasan hak milik atas harta untuk kepentingan agama dan kemanusiaan yang diatur secara ketat dalam hukum syariah dan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban sertifikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum. Namun, masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat, sehingga rawan sengketa, penyalahgunaan, dan perubahan peruntukan yang bertentangan dengan ikrar wakaf awal. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui legalitas tanah wakaf yang tidak bersertikitat menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia dan legalitas tanah wakaf yang telah mengalami perubahan ikrar menurut hukum islam dan hukum positif di Indonesia. Metode: Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan statute approach atau pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada analisis undang-undang dan regulasi terkait serta pendekatan kasus (case approach). Hasil: Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Hukum positif di Indonesia telah menyediakan dasar hukum bagi pengaturan wakaf melalui berbagai peraturan yang bertujuan melindungi dan mengoptimalkan pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan umum. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal sertifikasi dan pengelolaan tanah wakaf yang belum sepenuhnya optimal dan masih sering bersinggungan dengan sengketa. 2) Meskipun regulasi wakaf di Indonesia telah diperbaiki melalui sejumlah aturan, penerapannya di lapangan tetap menemui hambatan. Sengketa mengenai status dan penggunaan tanah wakaf yang tidak bersertifikat serta perubahan ikrar wakaf mengindikasikan perlunya kepastian hukum dan perlindungan yang lebih kokoh. Kasus-kasus yang muncul menegaskan pentingnya sertifikasi dan pengelolaan yang profesional dalam menjaga keberlanjutan dan manfaat wakaf. Kesimpulan: Meskipun hukum positif di Indonesia telah mengatur wakaf secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam sertifikasi dan pengelolaan tanah wakaf. Sengketa dan perubahan ikrar wakaf menunjukkan perlunya kepastian hukum serta pengelolaan yang profesional untuk menjaga keberlanjutan manfaat wakaf.