PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) MELALUI PROSEDUR LELANG = TRANSFER OF RECEIVABLES (CESSIE) THROUGH AUCTION PROSEDURES

Cessie dalam Pasal 613 BW memungkinkan pengalihan piutang melalui akta, namun pelaksanaan pengalihan hak tagih (Cessie) melalui prosedur lelang masih menghadapi hambatan, yaitu tidak dicantumkannya klausul pengalihan hak tagih dalam perjanjian kredit antara bank dan debitor, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 POJK No. 22 Tahun 2023. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pengalihan hak tagih (Cessie) sebagai objek lelang dan mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditor baru (cessionaris). Metode : Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dimana bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Semua bahan hukum dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dianalisis secara deskriptif dan argumentatif. Hasil : (1) hak tagih (Cessie) dapat dijadikan objek lelang karena sifatnya sebagai benda tidak berwujud yang dapat dialihkan. Namun, tanpa pencantuman klausul cessie dalam perjanjian kredit, proses pengalihan tersebut tidak dapat dijalankan secara sah, sehingga menghambat realisasi lelang cessie secara praktis. (2) Risalah Lelang memiliki kekuatan sebagai akta autentik yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada cessionaris dalam memperoleh hak tagih secara sah. Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada dipenuhinya seluruh syarat administratif dan pemberitahuan kepada debitor. Kesimpulan : Penulis menyimpulkan bahwa pengalihan hak tagih (Cessie) melalui lelang memiliki dasar hukum yang kuat. Namun, untuk memastikan keberlakuannya secara efektif dalam praktik, dibutuhkan kepatuhan prosedural yang ketat, termasuk pencantuman klausul dalam perjanjian kredit dan sinergi antara lembaga keuangan dan otoritas Lelang untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.