PENYELESAIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA PASCA BERLAKUNYA SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA = Settlement of Joint Marital Property in the Religious Court After the Enactment of the Supreme Court Circular Concerning the Postponement of the Distribution of Joint Marital Property

ABSTRAK MUHAMMAD HALIL JIBRAN SUJARIS (B011181365). Penyelesaian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Terkait Penundaan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama. Dibimbing oleh Fauzia P. Bakti Latar Belakang: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan anak dalam perceraian terhadap harta bersama dan dasar pertimbangan hakim dalam menunda pembagian harta bersama dengan alasan anak masih di bawah umur. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam ketentuan SEMA No.1 Tahun 2022 tekait penundaan pembagian harta bersama karena alasan anak dibawah umur serta objek harta yang terbukti satu-satunya rumah. Metode: Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Pada penelitian ini digunakan bahan hukum primer seperti undang-undang yang terkait dan bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas dua yaitu bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Hasil: penelitian menunjukkan bahwa, meskipun anak tidak memiliki hak langsung atas harta bersama. kepentingan mereka sangat mempengaruhi pengambilan keputusan hakim. Hakim mempertimbangkan kebutuhan anak-anak. terutama yang masih di bawah umur. dalam pembagian harta untuk memastikan kelangsungan hidup. pendidikan. dan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Penundaan pembagian harta bersama kerap dilakukan jika hakim menilai bahwa pemenuhan hak-hak anak dapat terancam. misalnya jika salah satu pihak yang mengasuh anak tidak memiliki pekerjaan tetap atau sumber daya yang memadai. Kesimpulan: Dengan demikian, perlindungan terhadap anak menjadi prioritas dalam proses perceraian yang melibatkan harta bersama. khususnya ketika anak-anak masih dalam usia di bawah umur. Kata Kunci: Hak Anak, Harta Bersama, Penundaan Pembagian Harta, Perceraian, Pertimbangan Hakim.