PENERAPAN PENJATUHAN SANKSI NOTARIS YANG MELAKUKAN PROMOSI SECARA TERANG-TERANGAN=THE APPLICATION OF NOTARY SANCTIONS FOR OPENLY PROMOTING

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Dewan Kehormatan Notaris terkait pelanggaran kode etik oleh Notaris yang Melakukan Promosi dan menganalisis kepastian hukum penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris yang Melakukan Promosi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan tipe Penelitian Hukum Normatif, titik berat peneilitian ini lebih tertuju pada penelitian kepustakaan, untuk menganalisis data yang diperoleh selama penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas untuk kemidian diolah dan di analisa dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Dewan Kehormatan Notaris (DKN) berperan penting dalam mengawasi, memeriksa, dan menindak dugaan pelanggaran dengan mengumpulkan bukti dan mengadakan sidang. Jika terbukti, DKN dapat memberikan sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan izin. Pengawasan ini menjaga profesionalisme notaris, melindungi kepentingan publik, dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Sehubungan dengan Kepastian Hukum Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris yang Melakukan Promosi, maka dapat dilihat dalam Pasal 9 UUJN menyatakan bahwa Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena salah satunya melanggar kode etik. Selain itu, dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris disebutkan juga bahwa pelanggaran terhadap ketentuan larangan promosi yang dilakukan notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran, peringatan, skorsing, hingga pemberhentian sementara atau tetap dari jabatan notaris.