PENGGUNAAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN PADA REPLIKASI SUARA TANPA SEIZIN PEMILIK KARYA BERDASARKAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA = USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IN SOUND REPLICATION WITHOUT THE AUTHORIZATION OF THE WORK OWNER BASED ON COPYRIGHT PROTECTION

MUH. KHAERULLAH DARWIS (B011181358). Penggunaan Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Replikasi Suara Tanpa Seizin Pemilik Karya Berdasarkan Perlindungan Hak Cipta. Dibimbing oleh Oky Deviany sebagai Pembimbing. Latar Belakang: Perkembangan kecerdasan buatan tidak hanya membawa perubahan signifikan dalam kemajuan teknologi, akan tetapi membawa konsekuensi logis dalam perkembangan hukum. Irisan antara kecerdasan buatan dengan pelanggaran hak cipta tidak dapat dihindarkan, salah satunya dalam replikasi suara tanpa izin pemilik karya. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta dan bagaimana reformulasi ketentuan hak cipta di Indonesia. Tujuan: untuk mengetahui pengaturan penggunaan kecerdasan buatan pada replikasi suara dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis ketentuan pelanggaran hak cipta terhadap pengubah suara pada video menggunakan replikasi. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil: Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penggunaan AI dalam replikasi suara membawa tantangan dan peluang bagi sistem hukum Indonesia, yang saat ini belum memiliki regulasi jelas mengenai replikasi suara yang dihasilkan oleh AI. Diperlukan pembaruan regulasi untuk memastikan perlindungan hak cipta yang adil dan mengatasi masalah etika sehingga Indonesia dapat memanfaatkan potensi AI dalam replikasi suara dan melindungi kepentingan seniman serta masyarakat, sekaligus memperkuat posisi dalam menghadapi revolusi teknologi global. (2) Penggunaan AI untuk mengubah suara ber-hak cipta tanpa izin atau penghargaan yang layak melanggar hak ekonomi dan moral pencipta. Teknologi ini berisiko menimbulkan pelanggaran, sehingga diperlukan regulasi yang lebih tepat dan transparan. Kesimpulan: Pengaturan AI dalam hukum postifi Indonesia masih belum komprehensif sehingga dibutuhkan pembaruan regulasi untuk memastikan perlindungan hak cipta yang adil.