TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol) = A JURIDICAL REVIEW OF THE PRE-TRIAL DECISION ON THE DETERMINATION OF A SUSPECT IN THE CRIME OF LAND GRABBING (CASE STUDY OF DECISION NUMBER 1/PID.PRA/2021/PN.POL).

Penetapan seseorang sebagai tersangka merupakan tindakan hukum yang harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup dan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam konteks ini, praperadilan menjadi mekanisme kontrol atas legalitas tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam hal penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penetapan tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN.Pol terkait penetapan tersangka atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Sumiati dan kawan-kawan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, dokumen putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Penetapan tersangka telah memenuhi syarat formil dan materil karena didasarkan pada adanya laporan polisi, surat perintah penyelidikan, bukti permulaan yang cukup, serta klarifikasi terhadap para pemohon. (2) Hakim dalam memutus putusan menggunakan pertimbangan hukum yang bersifat yuridis, yaitu dengan menilai kesesuaian prosedur penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019. Putusan ini menegaskan pentingnya legalitas dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pidana, serta memperkuat fungsi praperadilan sebagai kontrol terhadap kewenangan penyidik.