Perlindungan Pengguna Jasa Terhadap Pengelolaan Teman Bus Di Makassar Dalam Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan = User Protection for Teman Bus Management in Makassar in Realizing Sustainable Transportation

Yusril Ihza Yunus, (B011181308). “Perlindungan Pengguna Jasa Terhadap Pengelolaan Teman Bus di Makassar dalam Mewujudkan Transportasi Berkelanjutan”. Dibimbing oleh Aulia Rifai. Latar Belakang: Transportasi publik yang efektif merupakan bagian penting dalam pembangunan kota berkelanjutan, termasuk layanan Teman Bus di Makassar. Namun, pengelolaan layanan ini menghadapi tantangan seperti minimnya informasi perubahan rute dan belum adanya mekanisme kompensasi atas kerugian pengguna. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum operator dan hubungan hukum antara operator serta pengawas dalam pengelolaan layanan Teman Bus di Kota Makassar. Metode: Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dilaksanakan di Kota Makassar. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan operator, pengawas, dan pengguna, serta data sekunder berupa dokumen hukum dan literatur pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengaitkan data empiris dan kajian hukum normatif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hubungan hukum antara operator dan pengawas masih kurang optimal, dimana pengawasan lebih bersifat administratif tanpa sanksi tegas sehingga tanggung jawab operator dalam melindungi hak konsumen belum terlaksana secara maksimal; (2) operator Teman Bus telah memenuhi beberapa hak konsumen sesuai dengan ketentuan hukum, namun masih terdapat kelemahan signifikan dalam hal pelayanan bagi penyandang disabilitas, sosialisasi perubahan rute yang kurang efektif, serta ketiadaan mekanisme kompensasi resmi atas kerugian pengguna. Kesimpulan: Perlindungan hukum terhadap pengguna Teman Bus di Makassar belum sepenuhnya terpenuhi terutama terkait mekanisme kompensasi dan informasi perubahan layanan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi, pengawasan ketat, serta pengembangan sistem pengaduan dan kompensasi yang transparan guna menjamin hak-hak konsumen terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.