Tinjauan Hukum Pelepasan Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Cacat Yuridis = Legal Review on The Release of Land Rights in Land Acquisition for Public Interes Development with Defects

MATTHEW PATRICK GRIFFIN LESNUSSA (B011181303) dengan judul “Pelepasan Hak Atas Tanah dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Cacat Yuridis” dibimbing oleh Kahar Lahae dan Ismail Alrip. Latar Belakang : Pengadaan tanah untuk kepentingan umum melibatkan mekanisme pelepasan hak atas tanah oleh pemiliknya kepada negara atau instansi yang memerlukan tanah. Pelepasan hak ini dilakukan secara hukum melalui persetujuan yang disertai ganti kerugian yang layak dan adil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pelepasan hak atas tanah yang dilakukan secara cacat yuridis dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi masyarakat yang terdampak akibat proses pelepasan hak yang cacat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum serta mengevaluasi akibat hukum yang muncul dari pelanggaran tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pentingnya kepastian hukum dalam pengelolaan tanah demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Metode : Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif yang berbasis pada studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk memahami bagaimana cacat yuridis dapat terjadi dan dampaknya terhadap pelepasan hak atas tanah, baik bagi masyarakat maupun pihak berwenang. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa cacat yuridis dalam pelepasan hak atas tanah sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian prosedur administrasi, konflik kepemilikan, atau pelanggaran asas itikad baik. Akibatnya, masyarakat kehilangan perlindungan hukum yang semestinya, dan pelepasan hak sering kali berujung pada sengketa yang berlarut-larut. Kesimpulan : Penelitian ini merekomendasikan perbaikan regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk meminimalkan potensi cacat yuridis dan meningkatkan kepastian hukum.