PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN BERLEBIHAN PADA PRODUK KOSMETIK YANG BERIZIN EDAR = LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS AGAINST EXCESSIVE ADVERTISING OF LICENSED COSMETIC PRODUCT

NURMAYA SARI (B011181017). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP IKLAN BERLEBIHAN PADA PRODUK KOSMETIK YANG BERIZIN EDAR, dibimbing oleh Amaliyah. Latar Belakang: Produk kosmetik semakin variatif diiringi dengan maraknya iklan berlebihan yang cenderung menyesatkan konsumen. Hal ini menjadi perhatian khusus karena banyak iklan tersebut berasal dari produk yang telah mengantongi izin edar dari BPOM. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik iklan berlebihan pada produk kosmetik yang berizin edar. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisis secara perspektif dan disajikan secara deskriptif. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perlindungan konsumen terhadap praktik iklan berlebihan pada produk kosmetik yang telah memiliki izin edar, yaitu pada Pasal UUPK, Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang klaim dan iklan kosmetik. Namun penerapannya belum menunjukkan efektivitas optimal dalam melindungi konsumen dari praktik iklan berlebihan (overclaim). Aturan yang kurang spesifik menyulitkan penindakan iklan berlebihan pada produk yang telah memiliki izin edar secara legal. (2) Peran pengawasan BPOM dalam menghadapi iklan berlebihan masih belum optimal. hal ini dipengaruhi oleh faktor keterbatasan sumber daya (manusia dan teknologi) untuk pemantauan real-time, mekanisme sanksi yang cenderung bersifat administratif dan belum memberikan efek jera serta tantangan dalam penegakan terhadap pelaku usaha di ranah digital. Kesimpulan: Perlu dilakukan penguatan implementasi hukum dan edukasi secara konsisten serta memperkuat sinergi lintas lembaga misalnya Komdigi dan Kementerian Perdagangan, juga kolaborasi langsung dengan Platform digital dan asosiasi industri untuk mekanisme takedown dan pemberian sanksi untuk memberikan efek jera.