IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS = IMPLEMENTATION OF THE FUNCTION OF THE INHERITANCE HALL AS A SUPERVISORY GUARDIAN

SITI AISYAH WIDYASTUTI AKKAS (B02221018). IMPLEMENTASI FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI WALI PENGAWAS (Dibimbing oleh Padma D. Liman, Andi Syahwiah A. Sapiddin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Balai Harta Peninggalan dalam mengimplementasikan fungsi sebagai wali pengawas dan efektivitas fungsi Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan fungsi sebagai wali pengawas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik berupa penelitian lapangan dan wawancara. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang meliputi literatur hukum, maupun tulisan-tulisan ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara yaitu penelitian kepustakaan dan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai wali pengawas untuk menciptakan sistem yang adil dan transparan dalam pengelolaan harta peninggalan, namun peran tersebut sering dikesampingkan karena kurangnya sosialisasi oleh BHP kepada masyarakat dan praktisi terkait mengenai perannya tersebut. Adapun hambatan yang mengakibatkan kurang efektifnya fungsi BHP sebagai wali pengawas yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BHP sehingga kurangnya ahli waris yang memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu tidak ada aturan yang khusus dan tegas untuk mengatur pemberian sanksi dalam hal tidak dilaporkannya pengalihan aset anak kepada BHP, sehingga hambatan tersebut terakumulasi menjadi problematika yang besar dalam hal pengalihan aset anak yang tidak sesuai dengan aturan perwalian. Upaya yang dilakukan BHP Makassar saat ini yaitu membuat kesepakatan dalam bentuk MOU dengan Pengadilan Negeri (PN) di beberapa wilayah yang sama dengan naungan BHP yang memuat mengenai ketentuan agar hakim PN dalam membuat amar putusan mengenai penetapan wali agar memerintahkan wali yang ditetapkan untuk melapor kepada BHP selaku wali pengawas yang sah berdasarkan undang-undang. Serta panitera PN diminta untuk menyampaikan salinan putusan mengenai perwalian secara elektronik kepada BHP.