ANALISIS KEWENANGAN KEMENKUMHAM TERHADAP PELAKSANAAN UJIAN KODE ETIK NOTARIS= ANALYSIS OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS AUTHORITY ON THE IMPLEMENTATION OF THE NOTARY CODE OF ETHICS EXAMINATION

ANDI AISYAH NIRWANA PATUNRU (B022211048). Dengan judul “Analisis Kewenangan Kemenkumham Terhadap Pelaksanaan Ujian Kode Etik Notaris”. Dibimbing Oleh Aidir Amin Daud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan KEMENKUMHAM dalam pelaksanaan ujian kode etik notaris pasca terbitnya Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 tahun 2024 dan mengetahui implikasi hukum terhadap larangan pelaksanaan ujian kode etik notaris yang didakan Ikatan Notaris Indonesia oleh kemenkumham. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan penentuan populasi dan sampel secara purposive sampling dengan pengambilan secara teknik sampling (non random) kemudian melakukan pengumpulan bahan hukum dengan metode studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum primer maupun sekunder, untuk dijadikan bahan pertimbangan kelayakan regulasi dan selanjutnya dianalisis secara deskrptif. Hasil dari penelitian ini ialah (1) Penerbitan Surat Edaran Nomor AHU-AH.02-37 Tahun 2024 oleh Kemenkumham bertujuan mengatasi ketidakpastian hukum terkait dualisme kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia (INI), yang menghambat proses pengangkatan dan perpanjangan jabatan notaris. Meski langkah ini penting untuk kelancaran layanan publik, kewenangan ujian kode etik sebaiknya dikembalikan ke INI agar profesi notaris tetap independen dan berkualitas. Penyelesaian masalah internal INI diperlukan agar organisasi ini dapat menjalankan fungsinya dengan transparansi dan sesuai peraturan. (2) Kebijakan Kemenkumham yang mengalihkan pelaksanaan ujian kode etik notaris dengan sistem CAT bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi seleksi calon notaris. Namun, kebijakan ini berpotensi merugikan aspek konstitusional profesi notaris, seperti mengabaikan peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam menjaga standar etika dan kualitas profesi. Pengabaian INI dapat mengurangi independensi profesi, menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan pengangkatan notaris, serta melemahkan posisi INI sebagai pengelola kualitas profesi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara peran pemerintah dan INI agar kebijakan ini tidak berdampak negatif pada profesi notaris dan masyarakat. Kata Kunci: Kewenangan, KEMENKUMHAM, Ujian Kode Etik Notaris.