PERLINDUNGAN HUKUM NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS SECARA NOTARIIL DAN SECARA BREVET TERKAIT KEWENANGANNNYA SELAKU NOTARIS = LEGAL PROTECTION OF NOTARIES IN ISSUING A CERTIFICATE OF HEIRSHIP NOTARIALLY AND IN THE FORM OF A BREVET IN RELATION TO THEIR AUTHORITY AS NOTARIES

ABSTRAK Imran Tansil (B022211002). Dengan judul “Perlindungan Hukum Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Secara Notariil Dan Secara Brevet Terkait Kewenangannnya Selaku Notaris.” Dibimbing Oleh Aminuddin Ilmar. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi batasan serta wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW) dan mengevaluasi bahwa Notaris dilindungi dari potensi risiko hukum atau tanggung jawab yang akan timbul akibat tindakan notaris dalam melaksanakan tugasnya dalam membuat Surat Keterangan Waris (SKW). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta wawancara. Metode analisis bahan hukum dilakukan dengan menelaah konsep, teori, pendapat ahli dan pendapat peneliti sendiri untuk menjelaskan kewenangan dan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kewenangan Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris, baik dalam bentuk akta otentik maupun brevet akta, harus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas dan tegas. Meskipun praktek pembuatan surat keterangan waris secara brevet akta masih ditemukan, hal ini lebih merupakan penggunaan kewenangan bebas atau diskresi oleh Notaris, yang dapat menimbulkan potensi masalah hukum akibat kurangnya dasar hukum yang kuat serta isi dari brevet akta tersebut merupakan pernyataan sepihak dari Notaris. Surat keterangan waris yang dibuat secara brevet tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. (2) Perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya terdiri dari perlindungan preventif melalui pengawasan dari majelis pengawas Notaris serta mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam membuat surat keterangan waris baik secara notarial dan brevet akta, serta perlindungan represif yang melibatkan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam menindaklanjuti setiap pelanggaran. MKN berperan dalam memastikan bahwa tindakan notaris sesuai dengan standar hukum dan etika yang berlaku, serta memberikan perlindungan bagi notaris dari tindakan yang tidak sah. Proses hukum yang melibatkan konsultasi dengan MKN dan Asosiasi Notaris Indonesia juga memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan, sekaligus memberikan kesempatan bagi notaris untuk membela diri sebelum sanksi dijatuhkan.