REFORMULASI PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD NRI 1945 = REFORMULATION OF PRESIDENTIAL THRESHOLD ARRANGEMENTS IN THE PRESIDENTIAL SYSTEM BASED ON THE UUD NRI

ASRULLAH (B013212009), REFORMULASI PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL BERDASARKAN UUD NRI 1945 (Dibimbing oleh Marwati Riza dan Hamzah Halim) Penelitian ini bertujuan untuk :1) Menjelaskan dan menganalisis pengaturan Presidential Threshold Dalam Sistem Presidensial Sesuai UUD NRI 1945; 2) Menjelaskan dan menganalisis Pertimbangan Hukum MK Dalam Pengujian Ketentuan Presidential Threshold; 3) Menjelaskan, menganalisis serta menemukan Reformulasi Pengaturan Presidensial Threshold yang sesuai dengan UUD NRI 1945. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan studi kasus (case approach). Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengaturan presidential threshold dalam sistem presidensial sebagaimana yang termaktub pada Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut ambivalen dengan Pasal 6A Ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang memberikan hak konstitusional kepada setiap partai politik peserta pemilu untuk mengusulkan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden baik sendiri-sendiri maupun gabungan partai politik. Ketentuan presidential threshold juga bertentangan dan tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden. (2) Pertimbangan hukum MK dalam pengujian puluhan kali ketentuan presidential threshold didasarkan pada 3 argumentasi pokok yakni; Penguatan sistem presidensial, penyederhanaan partai politik dalam sistem presidensial multi partai dan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk UU dalam menentukan pengaturan presidential threshold. Reformulasi pengaturan presidential threshold yang sesuai dengan UUD NRI 1945 adalah pengaturan yang didasarkan pada norma konstitusi UUD NRI 1945 yang berpijak pada prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, reformulasi dilakukan melalui amandemen UU Pemilu dengan mengubah ketentuan pada Pasal 222 UU No. 7 tahun 2017 menjadi Pasal 222 Ayat (1) yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Pemilu dilaksanakan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pemilu”. Kemudian Ayat (2) “Pasangan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam hal pengusulannya dilakukan bersama dengan partai lainnya (koalisi), maka maksimal koalisi 3 Partai dari keseluruhan partai politik peserta pemilu”. Ketentuan pengaturan Presidential Threshold sebagaimana reformulasi tersebut agar pemilu dilaksanakan dengan berpijak dengan UUD NRI 1945.