REFORMULASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMAKSAAN PERKAWINAN ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK = Reformulation of the Regulation of Criminal Acts of Forced Child Marriage as an Effort to Protect Children

Nurfadillah Ridwan, B013202012, Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Perlindungan Anak. Di bawah bimbingan A. M. Syukri Akub, Syamsuddin Muchtar, dan Nur Azisa. Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk menelaah urgensi pengaturan tindak pidana pemaksaan perkawinan anak, 2) Untuk menganalisis pengaruh faktor budaya terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan anak, 3) Untuk menganalisis dan menentukan konsep ideal pengaturan tindak pidana pemaksaan perkawinan anak. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yaitu pendekatan Filosofi, pendekatan Perundang-undangan, pendekatan Konseptual, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Urgensi pengaturan tindak pidana pemaksaan perkawinan anak adalah suatu kebutuhan mendesak yang tidak dapat diabaikan. Dalam berbagai aspek hukum, sosial, dan budaya, telah terbukti bahwa pemaksaan perkawinan anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam perkembangan dan kesejahteraan anak sehingga tidak memberikan keadilan bagi anak sebagai korban pemaksaan perkawinan, 2) Pengaruh faktor budaya terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan anak memiliki pengaruh signifikan terhadap tindak pidana pemaksaan perkawinan anak. Budaya sering kali membentuk persepsi dan praktik yang mendukung pemaksaan perkawinan anak, terutama perempuan, menjadi korban dari tradisi yang merugikan. Nilai-nilai budaya yang mengedepankan kehormatan keluarga dan tradisi sering kali menjadikan pemaksaan perkawinan sebagai hal yang dianggap wajar. 3) Konsep ideal pengaturan tindak pidana pemaksaan perkawinan anak yaitu pada Pasal 10, 15, dan 23 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur kewajiban negara untuk mencegah dan menghentikan segala bentuk tindak pidana pemaksaan perkawinan anak, dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, harmonisasi antara pendekatan budaya, restorative justice, dan regulasi hukum pidana diperlukan untuk menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan dalam menangani kasus tindak pidana pemaksaan perkawinan anak, dimana keadilan bagi anak tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian pidana.